NASIONALXPOS.CO.ID, PALEMBANG – Lebih kurang dalam 3 minggu ke depan, Tim Audit Itjen TNI yang dipimpin langsung oleh Wairjen TNI Mayjen TNI Farid Ma’ruf M.A beserta Tim Itjen TNI lainnya, akan melaksanakan Audit Kinerja TNI TA 2022 di Satuan TNI di Wilayah Sumbagsel.
Menandai dimulainya kegiatan Audit tersebut, pada Selasa (11/10/2022) digelar Taklimat Awal Audit Kinerja TNI untuk satuan TNI Wilayah Sumbagsel di Gedung Sudirman Makodam II/Swj, Palembang.
Kehadiran Tim Itjen TNI ini, diterima oleh Pangdam II/Swj Mayjen TNI Hilman Hadi S.I.P M.B.A M.Han, Kasdam II/Swj, Irdam II/Swj, Kapok Sahli Pangdam II/Swj, Danrem 043/Gatam, Asrendam II/Swj, para Asisten Kasdam ll/Swj, Danlanal, Danlanud dan para Dan/Kabalakdam ll/Swj.
Dalam sambutannya, Pangdam II/Swj Mayjen TNI Hilman Hadi menyampaikan ucapan selamat datang di wilayah Kodam II/Swj. Kegiatan audit kinerja yang dilaksanakan oleh Itjen TNI ini, merupakan suatu sarana fungsi kontrol pimpinan yang dilaksanakan secara rutin terhadap penyelenggaraan kegiatan di lingkungan unit Organisasi TNI.
“Selain itu, kegiatan ini sekaligus untuk mendorong para penyelenggara program, agar sesuai dengan tugasnya dan aturan yang berlaku,” kata Pangdam.
Sementara itu, Mayjen TNI Farid Makruf dalam sambutan taklimat awalnya menyampaikan, agar satuan jajaran TNI dalam melaksanakan program kerja tetap berpegang teguh terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku yang terkaitan dengan belanja barang, pertanggung jawaban pejalanan dinas, pemanfatan aset dan peraturan terkait penatausahaan persediaan.
Dalam sambutan Taklimat Awal juga dijelaskan fungsi Itjen TNI selaku APIP diantaranya adalah sebagai “Early Warning System” yaitu, memberikan peringatan dini pada manajemen terhadap risiko dalam penyelenggaraan tugas Satker dan Sub Satker, “Quality Assurance” yaitu dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satker, “Consulting Partner” merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan instansi pemerintah.
