NASIONALXPOS.CO.ID, BALI – Seiring dengan meningkatnya ketergantungan global terhadap air dan sumber dayanya, Informasi Geospasial (IG) kelautan dibutuhkan pemerintah untuk mendukung pengelolaan dan administrasi laut, samudera, wilayah pesisir, serta perairan pedalaman yang berbasis data. Namun, IG kelautan masih belum banyak tersedia dan sulit diakses untuk pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan.
Menghadapi tantangan tersebut, Komite Ahli Informasi Geospasial Global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang biasa disebut United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information (UN-GGIM) menyadari pentingnya lingkungan laut sebagai komponen kunci pengaturan IG nasional.
UN-GGIM memutuskan bahwa Kelompok Kerja Informasi Geospasial Kelautan mengadakan pertemuan keenam dan seminar internasional di Bali yaitu The Sixth Expert Meeting of the Working Group on Marine Geospatial Information and International Seminar on United Nations Global Geospatial Information Management` di Nusa Dua, Bali pada Senin, 4 Maret 2024.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengatakan, Pertemuan ini adalah kombinasi dari beberapa pertemuan penting terkait dengan pengelolaan dan pengembangan IG kelautan terutama untuk Indonesia.
“Seminar ini sangat penting karena semua saling terkait bahwa kita perlu berkolaborasi untuk mengembangkan IG kelautan di Indonesia mengingat dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan kita belum merekam seluruh data Geopasial kelautan di indonesia,”jelas prof Muh.
Diakui Prof Muh, hingga saat ini, pemetaan kelautan belum mencapai 50 persen, hal tersebut karena kelautan yang sangat bervariasi, jika kedalaman 6000-8000 meter diperlukan Kapal maupun peralatan khusus. Dengan minimnya peralatan yang ada, pengerjaannya pun harus dicicil. Untuk pemetaan Geopastial kelautan ditarget selesai 5 tahun kedepan jika peta skala besar di daratan selesai.
“Harapan kita akan menemukan dan mendapatkan konsosium bersama tentang pemahaman dan integrasi dari data geofisial kelautan di indonesia. apabila langkah ini dapat dilanjutkan bagaimana kita bisa menginventarisasi seluruh pulau kecil di indonesia, bagaimana kita bisa melakukan pemetaan terhadap batas wilayah Indonesia,”ungkap Prof Muh.
Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, Laksda Budi Purwanto juga mengakui jika pemetaan kelautan belum tercapai karena data yang dipakai sebelumnya data lama milik belanda yang hanya menunjukan titik titik spot. Namun kini telah diberlakukan data baru berupa data scan yang mampu memberikan data lebih baik. dengan data scan bisa diketahui titik kedangkalan maupun letak gunung.
“Sudah kita survei dengan teknologi modern sesuai standar baru 20 persen dan ini adalah tantangan kita, makanya kita dengan anggaran yang ada kita membuat skala prioritas supaya kapal kapal yang lewat di kita bisa aman, Prioritasnya adalah jalur pelayaran dan pelabuhan dikawasan strategis nasional, pada saat kita diakui sebagai negara kepulauan salah satu syaratnya adalah kita harus menyediakan jalur pelayaran yang aman, jalur itu kita lihat berdasarkan peta yang kita punya namun kenyataan dilapangan kita belum tahu. Sehingga dari data yang sudah ada di peta kita prioritaskan mana wilayah yang perlu kita survei,”imbuh Laksda Budi.
Pada acara yang berlangsung mulai 4-8 Maret 2024 ini juga akan dilaksanakan seminar internasional tentang manajemen IG global PBB dengan tema `Manajemen Informasi Geospasial Kelautan yang Efektif dan Terintegrasi`. Seminar ini menjadi ajang berbagi pengetahuan, informasi, dan pengalaman antarnegara. (Tik)
