NASIONALXPOS.CO.ID, BLORA – Selain melibatkan 27 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab, penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora juga menggandeng organisasi, dan lembaga lintas sektor, hingga lembaga vertical.
Bupati melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama, dan perjanjian kerjasama dengan enam lembaga luar Pemkab. Diantaranya Polres Blora, Kemenag, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Bank Jateng, BRI, dan Kantor POS, Selasa (11/5/2021).
Penandatanganan dilaksanakan di ruang pertemuan Gedung MPP Kabupaten Blora yang berada di jalan Blora-Cepu km 5 Ngelobener, Jepon. Disaksikan Wakil Bupati, Sekda, para Asisten, Kepala OPD, dan BUMD lingkup Kabupaten Blora.
Bupati dalam sambutannya mengucapkan terimakasih, dan mengapresiasi kerjasama seluruh OPD, serta lembaga lintas sektor yang telah mendukung pendirian MPP sebagai salah satu program prioritas 99 hari kerjanya.
“Terimakasih atas kerjasamanya, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi ladang ibadah kita semua untuk melayani masyarakat. Alhamdulillah beberapa pos layanan sudah mulai membuka pelayanan, sembari menunggu launching resmi oleh Pak Menteri PAN RB yang rencananya awal Juni nanti,” ucap Bupati.
“Akhir Mei nanti akan ada monitoring dari Kementerian PAN RB. Semoga hasilnya bagus sehingga 3 Juni bisa diresmikan langsung oleh Pak Menteri. Kita juga ingin undang Pak Gubernur,” tambahnya.
Selanjutnya, Bupati mengatakan dirinya ingin agar MPP ini kedepan juga bisa menjadi pusat ekonomi baru, tidak hanya untuk pelayanan dokumen saja.
“Biar benar-benar seperti mal, maka kedepan saya ingin ada aktifitas ekonomi juga disini. Selain dekranasda, tolong nanti produk-produk UKM, dan oleh-oleh khas Blora bisa turut dipasarkan disini. Jadi masyarakat yang datang selain mengurus dokumen, dan perizinan, bisa sembari berbelanja,” terang Bupati.
Apalagi menurut Mas Arief (sapaan Bupati), banyak tamu-tamu dari luar daerah kerap dibawakan produk UKM sebagai oleh-oleh khas Blora ternyata tertarik, dan ingin dikirimkan lagi. Sehingga peluang ini harus bisa ditangkap untuk memasarkan produk UKM di MPP.
“MPP ini di tepi jalan Nasional, sehingga cocok juga untuk kita memasarkan produk UKM. Jangan hanya tampak sebagai kantor pelayanan saja, namun juga benar-benar seperti mal. Nanti tolong dikasih juga area free wifi yang internetnya kencang agar anak-anak muda juga betah berkreasi disini. Mengingat konten digital saat ini sedang naik daun,” terang Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Drs. Purwanto, MM, mengatakan bahwa sedianya ada 9 lembaga lintas sektoral yang melakukan penandatanganan kerjasama pembukaan pelayanan di MPP hari ini. Namun karena diwaktu yang bersamaan 3 lembaga ada acara lainnya sehingga ditunda.
“Yang kami tunda adalah Kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Imigrasi. Semoga kedepan bisa segera kita lakukan menyusul. Sehingga total akan ada 247 layanan yang dibuka di MPP kita nanti,” kata Purwanto.
Usai penandatanganan, Bupati didampingi Wakil Bupati, dan Sekda, sempat berkeliling melihat beberapa pos layanan yang sudah melaksanakan pelayanan. Diantaranya layanan administrasi kependudukan seperti legalisir KK, pembuatan KTP, KIA, layanan perizinan, layanan DPU, Dinrumkimhub, Pojok Baca, hingga Dekranasda. Sedangkan pos layanan lainnya sedang masih dalam tahap penataan. (Hans)
