“Kita Berharap sistem ini bisa menghadirkan keamanan bagi para pemilik sertifikat yang selama ini ketika ada kasus penyerobotan lahan dan ada yang menjadi mafia tanah bisa teratasi dengan sertifikat digital ini yang menghimpun semua dalam database kita,” lanjut Menteri AHY.
Selain itu, Menteri AHY juga mengapresiasi dan juga memberikan piagam penghargaan kepada 4 kabupaten/kota yang telah membebaskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.
“Alhamdulillah saya tadi telah menyerahkan piagam penghargaan kepada 4 kabupaten/kota yang telah membebaskan BPHTB, oleh karena itu saya berterimakasih kepada bupati Bungo, Bupati Muaro Jambi, Kota Jambi dan Wali Kota Sungai Penuh atas pengurangan besaran dari BPHTB dan saya berterimakasih kepada Wali Kota Jambi yang memberi diskon 75% untuk Kota Jambi,” ujar Menteri AHY.
“Saya berharap dan juga mendorong kabupaten/kota yang lain untuk mengetahui dengan mengurangi BPHTB dan juga pembebasan, Monggo!!! Silahkan dibicarakan baik-baik dengan jajaran baik di pemerintah maupun DPRD sehingga bisa memudahkan dan membantu masyarakat,” pungkas Menteri AHY.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH melaporkan kepada Menteri AHY bahwa kolaborasi di Jambi sangat luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian konfliks tanah yang dikuasai SAD telah diusut tuntas oleh Kanwil BPN dengan waktu yang singkat.
Selain itu, Gubernur Al Haris juga memuji Kementerian ATR/BPN yang telah membuat inovasi yang cukup memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.
