Daerah

KPU Provinsi Bali Targetkan 75 Persen Suara Pilkada 2024

205
×

KPU Provinsi Bali Targetkan 75 Persen Suara Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
Foto: Ist

NASIONALXPOS.CO.ID, BALI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Bali menargetkan 75 % suara pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, kamis (2/5/2024) di Sanur, Bali.

Ia mengaku optimis target tersebut bisa tercapai karena sebelumnya pada Pilkada 2018 partisipasi pemilih sebanyak 72%. Untuk mencapai target, Lidartawan akan berdiskusi dengan pemerintah daerah dan Dukcapil untuk mulai di in aktifkan KTP yang alamatnya tidak jelas namun orangnya masih ada, agar segera mengurus kembali KTP nya, hal ini bertujuan untuk mengurangi angka Golput.

Advertisement
Scroll Kebawah Untuk Lihat Berita

“Saya mau berdiskusi dengan Pj dan juga dukcapil untuk on aktifkan KTP yang ada di daerah landasan Bandara Ngurah Rai. Karena sebagian besar warga kita yang masih berada di landasan itu orangnya masih ada KTP nya masih beralamatkan disitu padahal lokasi itu landasan. Kan sudah tidak mungkin ada rumah dan ini ribuan, makanya mereka tidak terdaftar di DPT dan akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya karena sudah tidak tinggal disana lagi dan ini menambah golput. kita in aktif kan mereka. kita kerahkan PPDP (petugas pemungutan data pemilih) kalo orangnya tidak ada kita in aktifkan supaya mereka mengurus sehingga target tercapai. Kita dorong bagaimana akta masal bisa di keluarkan,” jelas Lidartawan.

Selain itu, Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga akan diberikan asumsi 600 pemilih di masing-masing TPS. Jumlah ini dikecilkan dari aturan UU no 10 tahun 2016 yang seharusnya 800 pemilih di setiap desa.

“Sekarang pilgub dan pilbub dapat dua surat suara jadi surat suara ini pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Maka dikecilkan jadi 600 pemilih setiap desa. Selain itu tidak ada orang memilih di desa sebelah di dalam satu desa. Kalau bisa 600 pemilih per banjar itu bagus tapi kalau tidak bisa tidak maksimal satu desa asal jangan memilih di desa lain. Apalagi ada banjar jumlahnya 200 masa dibuatkan TPS nanti dianggap menghaburkan uang negara, kecuali ada banjar yang bermusuhan hingga warganya tidak mau memilih di TPS tersebut kita upayakan dipisahkan supaya tidak terjadi nanti satu banjar tidak mau memilih karena berada di banjar lain. Saya ingin pilkada ini pestanya rakyat. Rakyat mengikuti semuanya, rakyat senang semuanya, jadi tidak ada yang merasa tertekan,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Pemkot Pangkalpinang Gelar Welcome Dinner Bersama Atlet dan Official Basket U - 15

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *