NASIONALXPOS.CO.ID, PARIAMAN —Tim Evaluator dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut positif bahkan mengapresiasi kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat Roberia karena dinilai berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Apresiasi tersebut disampaikan tim evaluator saat Roberia menyampaikan realisasi kinerjanya selama menjadi Pj. Wali Kota Pariaman pada evaluasi triwulan II di Jakarta, Senin (29/4/2024).
“Kami, Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman telah melakukan berbagai kebijakan sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,“ kata Roberia dihadapan Tim Evaluator Itjen Kemendagri evaluasi triwulan II di Jakarta, seperti yang diterima Antara, Selasa.
Ia menyebutkan adapun lima program dari pemerintah pusat tersebut yaitu inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, pengangguran terbuka, dan penyerapan anggaran.
Selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat, Roberia yang juga Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tersebut juga menyampaikan sejumlah capaian indikator kinerja yang telah dilakukan untuk kemajuan Pariaman.
Adapun beberapa kebijakan yang telah dilakukan di antaranya peningkatan gaji honorer atau tenaga non ASN, memperjuangkan seluruh tenaga Non ASN untuk menjadi PPPK, serta Pembentukan Komite Dewan Ekonomi Syariah (KDEKS). Pariaman jadi kabupaten atau kota pertama di Indonesia yang membuat KDEKS.
Ia berharap kebijakan yang telah dilakukan semenjak menjabat sebagai Pj Wali Kota Pariaman maka dapat meningkatkan taraf hidup bagi keluarga tenaga non ASN.
Selain itu, lanjutnya baru-baru ini Pemkot Pariaman membentuk KDEKS sehingga menjadikan daerah itu pertama di Indonesia memiliki KDEKS. Pariaman diharapkan menjadi rujukan untuk daerah kabupaten atau kota lainya di Indonesia.
Meskipun Kemendagri mengapresiasi kinerja Pj Wali Kota, namun kementerian tersebut tetap memberikan masukkan agar kinerjanya dan evaluasi berikutnya lebih baik lagi.
Adapun masukkan tersebut di antaranya yaitu agar serapan anggaran di akhir Juni 2024 ini mencapai minimal 50 persen.
Diketahui Ketua DPRD Pariaman dan sejumlah kepala organisasi daerah Pariaman hadir dalam evaluasi tersebut. (rd)
