NASIONALXPOS.CO.ID, MAUK – Program edukatif “Go to Kampus” yang digagas untuk siswa kelas 10 dan 11 SMA Negeri 2 Mauk resmi dibatalkan.
Padahal, kegiatan ini semula dirancang membawa siswa kelas 10 ke sejumlah kampus di Banten dan kelas 11 ke Yogyakarta sebagai bagian dari pengenalan dunia perkuliahan.
Namun, rencana tersebut kandas setelah keluarnya surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang melarang seluruh kegiatan studi tur ke luar provinsi.
Ironisnya, pembatalan ini justru menyisakan masalah baru. Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan dana yang tidak dikembalikan secara utuh.
Tak tanggung-tanggung, potongan mencapai Rp500.000 per siswa untuk tujuan Yogyakarta, dan Rp400.000 untuk yang direncanakan di dalam provinsi. Tak pelak, publik pun mulai mempertanyakan, ke mana larinya uang itu?
Ketua OSIS, berinisial AA, sempat menjanjikan akan membagikan kontak travel serta daftar nama siswa yang sudah menerima pengembalian dana.
Namun hingga berita ini diturunkan, informasi tersebut belum kunjung diterima media maupun orang tua siswa.
Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Mauk, Ibu Cucu, belum dapat memberikan keterangan karena tengah mendampingi ujian akhir.
Sementara itu, guru yang berhasil ditemui, Rahmat, menjelaskan bahwa program “Go to Kampus” adalah inisiatif OSIS, bukan program resmi sekolah.
“Sekolah mendukung kegiatan seperti ini, tapi pelaksananya OSIS,” ujarnya.
Namun penjelasan itu tak lantas meredakan kekecewaan para wali murid. Seorang wali murid, JRJ, mempertanyakan transparansi dana.
“Kalau memang batal karena kebijakan pemerintah, kami bisa terima. Tapi kenapa uangnya cuma kembali sebagian? Itu yang tidak masuk akal,” ucapnya heran.
Pertanyaan demi pertanyaan pun mulai bermunculan: Kenapa kegiatan yang rutin seperti ini tidak didanai dari BOS? Apakah ada pengawasan dari pihak sekolah? Dan, sebenarnya untuk apa potongan sebesar itu?
Pak Rahmat mengungkapkan bahwa dalam MoU awal antara OSIS dan pihak travel, disebutkan bahwa bila kegiatan dibatalkan, akan ada potongan hingga 50%. Namun, hasil negosiasi menghasilkan angka final, potongan Rp500.000 per siswa untuk destinasi Yogyakarta.
Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Tangerang, Irawan Sumardi, ikut angkat suara. Ia menyoroti lemahnya antisipasi dari pihak sekolah dalam mengelola kegiatan yang menyangkut dana publik.
“Dalam kondisi ekonomi seperti ini, kerugian sekecil apa pun sangat berdampak. Kepala sekolah harus ambil peran lebih aktif,” tegasnya.
Irawan juga menyoroti minimnya kejelasan soal dana yang dipotong. Rp500 ribu itu untuk apa saja? Hotel? Transportasi? DP? Harus jelas! Tanpa transparansi, ini bisa dianggap merugikan publik.
Saat ini, klarifikasi resmi dari pihak travel, NS Travel, masih dinanti. Diharapkan mereka segera memberikan penjelasan rinci agar tidak menambah kekecewaan para orang tua dan siswa.
Kasus ini menjadi pelajaran penting: transparansi dan komunikasi harus jadi prioritas utama dalam kegiatan berbasis dana publik. Tanpa keduanya, kepercayaan masyarakat yang sudah terbangun bisa runtuh seketika. (Awang)
