NASIONALXPOS.CO.ID, BALI — Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) Jumat (15/3/2024).
Rakorwil mengangkat tema “Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/Koperasi) untuk Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Balinusra“.
Rakorwil tersebut dihadiri oleh Pejabat Kementrian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Perekonomian Provinsi NTT, Kepala Biro Perekonomian NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTT dan NTB, Paiketan Perumda Pangan Bali, serta TPID se Bali.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri, Rolekson Simatupang, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi Bali, NTB, dan NTT masih perlu ditingkatkan, mengingat tingkat inflasi Bali, NTB, dan NTT masih berada di atas nasional.
Dirinya juga menjelaskan bahwa, Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga terdapat beberapa hal yang dapat dioptimalkan, diantaranya pemanfaatan APBD untuk mendukung transportasi pangan.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa kerja sama antar daerah merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Pengendalian inflasi merupakan tugas bersama, sehingga perlu adanya kolaborasi dari berbagai stakeholder.
“Pada April 2024, potensi luas panen padi di Bali cukup besar, dan diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan di Bali. Lebih lanjut, Provinsi Bali juga telah memiliki Paiketan Perumda Pangan Bali yang berperan aktif dalam pengendalian infiasi di Bali,” ujar Dewa Made Indra.
Dewa Made indra juga mendorong agar setiap kabupaten/kota memiliki Perumda Pangan yang dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesa Provnsi Bali, Erwin Soeryadimadja menyampaikan bahwa target inflasi 2024 adalah 2,5% kurang lebih 1 %, sehingga Balinusra harus memiliki langkah yang tepat untuk memitigasi potensi resiko inflasi di tahun 2024.
Berbagai tantangan mengemuka di awal tahun, yaitu:
1. Rangkaian HBKN dari januari hingga April, dan peningkatan permintaan saat musim liburan seiring dengan kenaikan jumlah wisatawan.
2. Penurunan produksi komoditas pangan sesuai dengan pola musiman sehingga kurang mencukupi saat terjadi kenaikan permintaan.
3. Hampir meratanya kenaikan harga komoditas pangan di Nusantara sebagai dampak faktor cuaca.
4. Kekeringan dan semakin tingginya biaya input pertanian, seperti pupuk dan bibit.
Dalam Rakorwil tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan untuk menjaga ketahanan pangan dan mengoptimalkan kelembagaan BUMD Pangan yang memiliki peran strategis sebagai counterpart atau kanal dalam menjaga inflasi daerah. (Tik/tim)
Respon (1)