NASIONALXPOS.CO.ID, BLORA – Guna mewujudkan visi misinya ‘Sesarengan mBangun Blora’, dalane alus, banyune lancar terus. Bupati H. Arief Rohman, menginginkan akan mengupayakan agar anggaran pembangunan infrastuktur jalan tahun 2022 bisa naik menjadi sekitar 400 miliar.
Hal ini ia ungkapkan saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (30/3/2021) siang.
“Kegiatan infrastruktur dalam APBD 2021 ini hanya ada anggaran sekitar 100 hingga 150 miliar karena adanya refocusing untuk pandemi Covid-19 sesuai petunjuk pemerintah pusat. Padahal kebutuhan kita untuk memperbaiki jalan sangat banyak, kita ingin tahun depan bisa dapat pos anggaran hingga 400 miliar. Caranya dengan kita tempuh beberapa hal,” ungkap Bupati.
Menurut Bupati, mengambil pinjaman perbankan akan menjadi opsi terakhir agar nantinya tidak terlalu membebani kemampuan APBD Kabupaten.
“Akan kita maksimalkan terlebih dahulu dana-dana CSR dari beberapa BUMN yang ada di Kabupaten Blora. Contohnya jalan Peting-Menden akan kita upayakan bisa dibangun dengan CSR Pertamina, begitu juga Pojokwatu-Ledok, bisa kita mintakan CSR Pertamina,” jelas Bupati.
Kemudian kerusakan jalan desa hutan, pihaknya mengaku akan merangkul TNI-Polri dan Perhutani untuk kerjasama.
“Jadi CSR Perhutani bisa untuk memperbaiki akses infrastruktur jalan desa hutan. Kemarin saya tinjau TMMD bersama Dandim dan Kapolres di Doplang, dengan dana sekitar 370 juta sudah bisa untuk membangun jalan dan jembatan secara gotong royong. Maka jika skema ini bisa kita lakukan di desa lain dengan anggaran CSR Perhutani, akan lebih hemat,” tambah Bupati.
Pihaknya juga mengaku dalam waktu dekat akan menghadap ke Kementerian PUPR guna meminta bantuan dukungan pembangunan jalan akses menuju objek proyek strategis Nasional yang sudah masuk Perpres 79.
“Seperti jalan Japah menuju Kalinanas, akses Bendung Randugunting kita harapkan nanti bisa dibangun dengan bantuan Kementerian PUPR. Kemudian akses menuju Bandara Ngloram, jalan tembus Randublatung-Ngawi, dan akses Bendung Gerak Karangnongko,” papar Bupati.
“Kita juga akan maksimalkan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah. Beberapa ruas jalan juga akan kita usulkan menjadi jalan Provinsi, seperti Jepon-Bogorejo-ambetelu, Pilang-Menden-Medalem batas Bojonegoro,” sambung Bupati.
Sementara untuk jalan desa, Bupati meminta agar para Kades bisa ikut menganggarkan untuk pembangunannya.
“Kita harus bergerak bersama, akan kita minta Kades untuk menganggarkan pembangunan jalan dari APBDes nya. Agar jalan-jalan di pedesaan juga terbangun dengan baik,” tegasnya.
Pemkab menurutnya juga akan mengkaji ulang upaya judicial review UU DBH Migas agar Kabupaten Blora bisa mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kita akan konsultasikan, memang perlu JR atau cukup merubah Peraturan Menteri (Permen) nya saja,” kata Bupati.
Sedangkan untuk program banyune lancer terus, pihaknya meminta PDAM bisa memaksimalkan keberadaan Bendung Randugunting di Kecamatan Japah dan Bendung Gerak Karangnongko di Kecamatan Kradenan, untuk bahan baku pemenuhan air bersih di wilayah rawan kekeringan.
“Kedua bendung ini sedang proses pembangunan, kedepan bisa menjadi sumber pemenuhan air bersih di wilayah Japah, Ngawen dan sekitarnya. Begitu juga dengan Bendung Gerak Karangnongko bisa untuk air bersih wilayah Kradenan, Randublatung dan Jati,” ucap Bupati.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Blora, H. Dasum, menyatakan dukungannya terhadap Bupati dan Wakil Bupati yang konsen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.
“Kemiskinan di Kabupaten Blora yang masih sekitar 11 persen tidak lain juga disebabkan karena rusaknya infrastruktur jalan. Jika nanti jalannya baik, kami optimis perputaran ekonomi semakin lancar,” kata Dasum. (Hans)
