NASIONALXPOS.CO.ID, BLORA – Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Blora, yakni sebesar 11,53 % di tahun 2022. Salah satunya menurut Bupati disebabkan karena banyaknya desa desa miskin tengah hutan yang belum memiliki akses infrastruktur dengan baik. Sehingga mereka sulit untuk melaksanakan aktifitas ekonomi, mengangkut hasil bumi, dan mengakses pendidikan hingga kesehatan.
Oleh karena itu, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan Penanganan Kemiskinan bersama Gubernur Jawa Tengah, Senin (13/2/2023). Bupati Blora Arief Rohman meminta bantuan Gubernur agar mendukung pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Blora.
” Kami laporkan Pak Gubernur, Gus Wagub, bahwa Blora ini 47 persen wilayahnya berupa hutan. Mayoritas penduduk miskin ekstrem kami berada di wilayah hutan, yang mana dari 271 desa ada 138 berada di wilayah hutan. Dan problem yang kita hadapi soal infrastruktur Pak Gub. Kami mohon dukungannya, ada beberapa jalan prioritas kami yang kemarin sudah kami selesaikan dengan APBD dan dana pinjaman. Kini kami sedang fokus bagaimana membangun akses Randublatung – Getas arah Ngawi di kawasan hutan KHDTK UGM yang akan kita dorong melalui IInpres Jalan. Mohon dukungannya Pak Gubernur,” Arief Rohman.
“Dan juga jalan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Blora. Kami sudah komunikasi dengan Pak Hanung Kepala DPU BMCK Jateng untuk bisa ikut mendorong pembangunannya lewat Inpres Jalan dengan anggaran dari Pusat. Karena jika jalan jalan ini dibangun Pak Gub, kantong kantong kemiskinan kami akan berkurang seiring terbukanya akses ekonomi yang baik,” imbuhnya.
Mendengar permohonan Bupati Blora ini, Gubernur Ganjar Pranowo pun langsung memberikan responnya.
” Soal jalan dan sebagainya sudah. Saya sudah bicara dengan Menteri PU. Ada duit sekitar 31 triliun rupiah kalau tidak salah. Kemarin sudah ngobrol sama saya saat ketemu dengan beliau di Medan, dan saya sudah sampaikan itu,” jawab Ganjar Pranowo.
Termasuk, menurutnya kemarin ada usulan dari Kebumen dan Purbalingga. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat sehingga dirinya ikut mengawal.
“Kebumen dan Purbalingga, itu kemarin saya tanya itu kenapa kok bisa yang sana dapat, yang sini dapat, dan yang situ enggak. Oh ternyata karena ada anggota DPR nya. Jadi yang tidak ada anggota DPR nya, akhirnya saya yang ngomong. Pak Bupati, Inpres nya sudah disiapkan Pak,” lanjut Ganjar.
“Kecuali jika ada jalan desa akses pertanian di dalam kawasan hutan yang hasil pengukuran nya akan jadi (bisa menekan kemiskinan), kita eksekusi. Kalau jalan provinsi terlalu jauh untuk konteks pengurangan kemiskinan, nanti kita bahas di musrenbang saja,” pungkas Ganjar.
Mendengar penjelasan Gubernur itu, Bupati merasa ada dukungan dari Gubernur untuk ikut mendorong terbitnya Inpres Jalan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora. Karena memang saat ini Presiden Jokowi melalui Kementerian PUPR sedang menyiapkan regulasi agar Pusat dapat membantu pembangunan infrastruktur di daerah.
“Semoga perjuangan kita ini diberikan keberhasilan. Kita tahu banyak jalan provinsi di Blora yang rusak seperti Ngawen – Kunduran, Ngawen – Japah – Todanan, dan Cepu – Kedungtuban – Randublatung. Kita berharap DPU BMCK Jateng bisa ikut mengawal pembangunan nya juga melalui Inpres Jalan,” pungkasnya. (Riyan)
