NASIONALXPOS.CO.ID, SERANG – Soal bantahan pimpinan Yayasan PT. Garuda Banten Perkasa terkait dugaan penipuan calon tenaga kerja di beberapa Pabrik di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang justru ada dugaan jika Yayasan PT. GBP telah menerima sejumlah uang dari para calon tenaga kerja.
Petikan pernyataan bantahan Alex di salah satu media online:
“Itu sudah saya sampaikan kepada mereka dengan jelas, bahwa perusahaan tersebut belum produksi, prediksi atau rencana 6 bulan atau sampai akhir tahun mulai produksinya. Saat ini perusahaannya sedang persiapan trail belum selesai, jika siap menunggu silakan, isi formulir sebagai member PT GBP untuk pendataan,” ungkap Alex atau Masri.
“Jika tidak sabar menunggu, silahkan bikin surat pencabutan berkas lamaran atau pengunduran diri dari member PT GBP. Dan bila ada dana yang masuk sesuai bukti, pihaknya akan menyelesaikan atau mengembalikan tanpa ada potongan sesuai perjanjian waktu yang ditentukan,” pungkasnya.
Hal tersebut lantas ditanggapi Ketua Forum Jurnalis Serang Raya (FJSR). Ansori menegaskan, pernyataan Masri alias Alex yang diketahui selaku pimpinan Yayasan GBP di salah satu media terkait bantahannya hanya alibi dan bela diri saja.
“Bagaimana Alex bisa nyangkal. Kwitansi ber stempel logo GBP, Kartu Pengenal Karyawan (KPK) atas nama Yayasan GBP, lalu para korban juga kenal dengan pimpinan Yayasan GBP, dan nyatanya Laporan Polisi (LP) juga diterima. Silahkan nyangkal di depan penyidik nanti,” tegas Ansori saat diminta tanggapannya, Jum’at (16/9/2022).
Soal oknum calo bernama Sakam yang tidak diakui Alex bukan sebagai karyawan Yayasan GBP. Tetapi ada fakta saat mediasi di Polsek Cikande beberapa hari yang lalu, terlihat orang yang bernama Sakam dan Alex terlihat akrab.
“Orang yang dilaporkan ke Polisi oleh calon karyawan, buktinya ada kaitannya dengan Yayasan GBP. Jadi menurut saya, sanggahan pimpinan Yayasan GBP cuma bela diri sih, meskipun itu hak setiap orang,” tandasnya.
Kemudian, lanjut Ansori, kata-kata Alex soal pengunduran diri dari mamber Yayasan GBP, terdengar lucu. Para korban dijanjikan kerja di PT. Batavia Indo Global dan PT. lainnya, tetapi calon karyawan harus buat surat pengunduran diri dari Yayasan GBP, korelasinya apa?
“Pertanyaan saya simple. Orang diiming – imingi kerja di PT. Apa? Tetapi harus buat pengunduran diri dari Yayasan GBP. Saya sih ingin ketawa lebar dengar pernyataan seperti itu. Calon karyawan saja belum pernah mendapatkan pekerjaan ko’ suruh mengundurkan diri, terus dapat pesangon nggak itu,” tukasnya.
Untuk itu, kata Ansori, tinggal dibuktikan saja apa sih yang di produksi PT. GBP? Yayasan ini sebagai apa, lalu apa legal standing dari GBP sendiri apa dan bergerak di bidang apa? Jika Yayasan GBP adalah perusahaan Outsourcing, apakah dibenarkan untuk menerima uang dari calon tenaga kerja, kalo tidak, baiknya buktikan saja nanti.
“Apapun dalilnya, calon tenaga kerja yang melapor ke Polisi terkait dugaan penipuan loker oleh Yayasan GBP, tidak perlu dibantah lewat media. Buktikan saja nanti dihadapkan penyidik,” tandasnya.
Ansori menilai, adanya laporan dua orang korban calon tenaga kerja di Mapolsek Cikande tempo hari yang kemudian di cabut kembali laporannya oleh korban, semua orang tahu siapa yang mengembalikan uang kepada korban, kan beritanya juga ada di beberapa media online.
“Yang kemarin di damaikan di Mapolsek Cikande itu soal apa? Soal dugaan penipuan loker bukan! Dan yang musyawarah siapa?. Jadi rekan-rekan silahkan nilai sendiri. Itu jelas perbuatan pidana, meskipun ujungnya minta maaf dan mengembalikan uang korban,” tegasnya.
Menurut Ansori, budaya pungli dan penipuan loker di wilayah Kabupaten Serang bukan hal baru, ada yang menggunakan kedok Yayasan agar seolah olah legal, ada juga jatah-jatah Desa, ada juga relasi orang dalam, dan hampir semuanya pakai “UANG”.
“Saya hidup dan tinggal di wilayah Serang Timur. Ulah oknum calo loker modusnya bermacam-macam. Dan hampir 1000 persen, siapapun yang ingin dapat kerja, ya harus pakai uang, mau dia orang pribumi maupun orang pendatang, tidak bayar ya tidak dapat kerjaan,” ujarnya.
“Dan terkait laporan beberapa calon tenaga kerja kemarin, saya harapkan Polres Serang secara profesional dan cepat dapat mengungkap dugaan praktek pencalonan loker yang telah banyak merugikan masyarakat,” tutupnya. (Red)
