Daerah

DLH Kota Pangkalpinang Gelar FGD Terkait Analisis Data dan Informasi

209
×

DLH Kota Pangkalpinang Gelar FGD Terkait Analisis Data dan Informasi

Sebarkan artikel ini

NASIONALXPOS.CO.ID, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait analisis data dan informasi lingkungan hidup serta perumusan isu strategis dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Pangkalpinang Tahun 2023 di Ruang Pertemuan Universitas Muhammadiyah, Senin (24/7/2023).

Kegiatan dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Subekti yang juga dihadiri Kepala OPD, Balai Kementerian Provinsi Bangka Belitung, hingga Tenaga Ahli Universitas Muhammadiyah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang, Bartholomeus Suharto menyebut pelaksanaan FGD dalam rangka menentukan isu strategis seperti isu-isu lingkungan hidup dalam rangka penentuan dokumen RPPLH.

BACA JUGA :  Bangun Taman dan Monumen Kalosara Sejumlah Tokoh Gelar FGD

Adapun isu-isu strategis yang dibahas diantaranya kualitas udara, persampahan, tempat pembuangan akhir, hingga perubahan fungsi lahan.

“Kita dibantu dengan tenaga ahli dari Rektor Universitas Muhammadiyah. Tahun lalu kita sudah melakukan inventarisasi dari isu-isu. Saat ini kita mau tentukan isu strategis. Jadi kita sekarang mau menentukan yang mana yang paling prioritas dari isu-isu strategis, ” ujar Suharto.

BACA JUGA :  KPK Kunjungi Minahasa Gelar FGD Pemulihan dan Penertiban Aset Terkait Danau Tondano

RPPLH merupakan perencanaan tertulis tentang potensi dan masalah dalam lingkungan hidup, juga menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), juga sebagai dasar pemanfaatan sumber daya alam.

BACA JUGA :  Ketua DPD AWPI Papua Kunjungan Silaturahmi ke Kantor DPC AWPI Bekasi

Suharto menyebut penyusunan dokumen ini sebagai instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Juga merupakan instrumen yang menjadi fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan.

Melalui kegiatan ini Suharto berharap agar isu strategis dapat segera ditentukan sehingga penyusunan RPPLH dapat segera selesai.

“Kami menargetkan bersama tenaga ahli bahwa penyusunan RPPLH akan selesai dalam 4 bulan ke depan, ” paparnya. (Toto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *