NASIONALXPOS.CO.ID, CILACAP – Menanggapi keresahan tenaga kerja honorer, Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, Junaedi Kepala Perwakilan Wilayah Jawa Tengah https://www.nasionalxpos.co.id/indeks/ berupaya menemui Didi Yudi Cahyadi Ketua Komisi D DPRD Cilacap, agar mendapatkan kejelasan terkait nasib tenaga Honorer, BOK, dan PKS.
Saat ditemui, Didi Yudi Cahyadi menyampaikan, terkait tenaga kerja Honorer, BOK dan PKS sampai dengan saat ini masih dilakukan pendataan oleh masing – masing dinas terkait.
“Dari hasil rapat DPRD Kabupaten Cilacap dengan beberapa Dinas, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendisikan, BKD, dan Bagian Hukum Pemkab Cilacap, maka DPRD Cilacap mendesak agar seluruh tenaga Non ASN yang ada di Cilacap segera dilakukan pendataan, “, jelas Didi (24/9/2022).
Pendataan pegawai non ASN dilakukan sambil menunggu keputusan dari pusat dalam hal ini KEMENPAN RB. Diharapkan seluruh tenaga kerja Honorer, PKS dan BOK yang ada di Cilacap tidak khawatir terlalu berlebihan.
“Saya Ketua Komisi D DPRD Cilacap dari Fraksi PKB akan berjuan semaksimal mungkin, dan terkait tenaga kerja PKS yang ada di Dinas Kesehatan tidak usah khawatir, sebab dipastikan tidak akan ada pemberhentian kerja, hal ini didasari bahwa seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Cilacap sangat membutuhkan tenaga kerja PKS, “, tegas Didi.
Didi juga mengajak kepada anggota DPR RI, dari Dapil Cilacap Banyumas agar bisa bekerjasama memperjuangkan nasih pegawai non ASN yang ada di Cilacap. Anggota DPR RI dari Dapil Cilacap – Banyumas adalah Hj. Teti Tohatiningsih, Hj. Novita, Erma, Adi Satria.
Baca Juga: Ratusan Bidan Berstatus PKS Adukan Nasib Ke DPRD Cilacap
“Saya yakin Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, DPRD, DPR RI juga akan mendukung penuh perjuangan rekan – rekan pegawai non ASN, “, pungkasnya.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dr. Pramesti Griana Dewi saat dihubungi wartawan menyampaikan, bahwa saat ini DKK sedang mendata seluruh pegawai non ASN yang ada di lingkunagan DKK.
“Kami sedang melakukan entri data seluruh pegawai non ASN, seluruh tenaga kerja di DKK sampai lembur untuk mengentri teman – teman non ASN, “, jelas Pramesti.
Pramesti Griana Dewi menyampaikan, bahwa DKK tetap berkomitmen kuat untuk memperjuangan nasib teman – teman non ASN semaksimal mungkin.
“Saat ini Sabtu 24 September 2022 pukul 16:00 WIB pak Kepala Bidang dan teman – teman kepegawaian masih kerja lembur menyelesaikan entri semua data non ASN, termasuk PKS ke aplikasi BKN, dan kami berharap semoga ada kebijakan selanjutnya yang melegakan hati para pegawai non ASN, “, beber Pramesti.
Nasib para pegawai non ASN di Kabupaten Cilacap sangat memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, Pemkab, DPRD, DPR RI, bagaimanapun juga pegawai non ASN sudah banyak mengabdi untuk Kabupaten Cilacap, terlebih para tenaga kesehatan. Pada saat gencaran vaksin Covid-19 mereka bekerja keras mengejar target agar masyarakat bisa tervaksin. (Junaedi)
