Hal itu dibenarkan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendididikan Kota Tangerang Helmiati saat dihubungi via aplikasi pesan singkatnya.
“Wa’alaikum salam, sama sebagai guru,” singkat Helmiati melalui pesan singkatnya.
Advertisementscroll ke atas
Namun begitu dirinya enggan merespon wartawan, sanksi demosi yang dijatuhkan anak buahnya tersebut, pasalnya jika merujuk pada nilai pengembalian dengan total Rp. 721.604.840,00 dengan rincian terbesar yakni Sudimara 4 senilai 157.745.900,00 terendah SDN Gandasari 1 senilai 1.225.000,00
Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan tahun 2022, Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik dan konfirmasi kepada pihak Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan bersama Inspektorat Kota Tangerang diketahui bahwa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diantaranya pembelian barang tidak direalisasikan, pemahalan pembelian barang, dan belanja jasa yang tidak dapat dibuktikan pelaksanaannya.
Hasil wawancara dengan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Inspektorat diketahui
bahwa Dinas Pendidikan dan Inspektorat belum melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan.
Peraturan tersebut menyebutkan bahwa wali kota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Wali kota dapat melimpahkan kewenangan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada Dinas Pendidikan maupun Inspektorat. (AciL)
Respon (1)